Kebijakan dan Hukum Media

Kebijakan dan Hukum Media

Kebijakan dan Hukum Media

Politik, hukum, media massa, etika media Sebuah kebijakan menarik perhatian pemerintah dan masyarakat tentang bagaimana kegiatan sosial, politik, budaya dan ekonomi, termasuk kegiatan media, harus diatur dan diatur untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi publik.

Sekarang hukum mengikat secara hukum dan formal pada aturan yang dibuat oleh legislatif, dilaksanakan oleh eksekutif, dan proses peradilan diatur oleh pengadilan. Kebijakan seringkali menjadi undang-undang, sehingga kebijakan dapat disahkan dengan mengikat seseorang dan suatu bisnis. Hukum jurnalistik adalah aturan tertulis yang melindungi hak dan kewajiban jurnalistik yang timbul dari nilai-nilai sosial, norma budaya, dan kebutuhan kolektif dalam suatu negara dan kelompok masyarakat.

Di Amerika, kebijakan pemerintah diperoleh oleh perwakilan rakyat yang dipilih di Kongres atau legislatif yang ditunjuk oleh hakim di pengadilan yang berbeda. Badan hukum juga membuat pedoman berdasarkan keputusan mereka sendiri, mis. B. Jenis layanan apa yang ditawarkan dan berapa harganya. Beberapa lembaga penting dalam proses pembuatan kebijakan, antara lain: Federal Communications Commission (FCC) adalah komisi yang mengatur sebagian besar aspek komunikasi; Administrasi Telekomunikasi dan Informasi Nasional (NITA) adalah badan yang melindungi berbagai aspek penelitian dan komunikasi internasional dan Komisi Perdagangan Federal (FTC), sebuah komisi yang mengawasi kegiatan perdagangan dan bisnis.
Kongres mengesahkan undang-undang komunikasi. Kementerian Kehakiman dan Kehakiman, khususnya pengadilan distrik federal, menerapkan dan menafsirkan undang-undang yang ada.

Ada dua pengertian hukum. Yaitu hukum dalam arti materiil dan hukum dalam arti formal. Dalam arti materiil, hukum adalah setiap keputusan tertulis dari pejabat publik yang berwenang yang memuat aturan perilaku umum dan mengikat secara umum. Dalam arti formal, hukum adalah keputusan tertulis yang memuat aturan-aturan perilaku yang bersifat umum dan mengikat karena adanya kerjasama antara eksekutif dan legislatif.

Legislasi memiliki dua pengertian. Pertama, adanya proses penyusunan peraturan negara di tingkat pusat maupun daerah. Kedua, semua peraturan negara yang timbul dari pembentukan peraturan tersebut baik di tingkat pusat maupun daerah (Masduki, 2006).

 

Tiga Prinsip Dalam Undang-Undang

Ada tiga prinsip dasar dalam desain peraturan perundang-undangan, yaitu:

Asas hukum: Undang-undang dapat timbul melalui pemberian atau pendelegasian aturan yang lebih tinggi, seperti konstitusi atau TAP MPR. Contoh: UU Penyiaran bukan UU no. 24 Tahun 1997 mendapat perintah dari UUD 1945 TAP MPR yang telah diubah, yang menyatakan kebebasan informasi dan tidak adanya pengaturan dalam UU Pers no. 40 Tahun 1999 dan UU no. 24/jaminan 1997. Baik UUD 1945 maupun Ketetapan MPR no. XVII/1999 tidak menjelaskan secara rinci kehidupan penjualan karena sifatnya yang makro dan abstrak.

Prinsip sosiologis: realitas yang hidup dalam masyarakat. Asas ini dimaknai secara komprehensif dengan mempertimbangkan para pemain peran dan kepentingan yang relevan, tidak hanya berkenaan dengan perluasan demokrasi perwakilan oleh DVR/DPRD, tetapi juga demokrasi partisipatif, sejauh mana partisipasi masyarakat diserap sesuai dengan kebutuhan dan harapan.

Prinsip filosofis: Setiap pendidikan hukum mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat dan apa yang dapat diharapkan dari pembentukan hukum, misalnya sebagai cara untuk mencari keadilan, ketertiban dan kesejahteraan.

Menurut Masduki (2006), bagaimanapun, hukum adalah produk normatif atau kristalisasi dari kehendak publik yang bersaing, sehingga produk hukum memiliki karakter yang sesuai dengan setting publik dari mana mereka berasal. Hukum sebagai produk hukum tidak berada dalam ‘vakum’. Ia merupakan hasil dari proses politik dan ekonomi, sehingga karakternya diwarnai oleh konfigurasi kekuatan politik dan ekonomi yang menyebabkannya.

 

Hak Sumber Berita Menurut Media Act

Sumber berita pada dasarnya adalah bagian dari masyarakat yang berada di luar pers (bukan eksekutif pers), yang informasi atau tindakannya sering dijadikan sebagai news item. Ini bisa elit politik, birokrat pemerintah, pengusaha, manajer manusia, pemimpin organisasi massa, aktivis LSM, aktivis mahasiswa, pengamat, aktivis buruh dan lain-lain.

Ada beberapa hak yang dimiliki sumber berita, berdasar UU no 40 tahun 1999:
1. Hak Jawab (pasal 5, ayat 2)
Yaitu, hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

2. Hak Koreksi (pasal 5, ayat 3)
Yaitu hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

3. Hak mengadu kepada Dewan Pers
Apabila  orang atau sekelompok orang tersebut merasa diberitakan secara tidak benar, dan tidak mendapatkan tanggapan yang layak. Dan Dewan Pers akan memberikan pertimbangan dan upaya menyelesaikan pengaduan itu (pasal 15, ayat 2d).

4. Hak untuk  melaporkan kepada penyidik atau polisi
Apabila hak jawab tidak dilayani oleh pers yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan hukum pidana sebagaimana termuat pada pasal 18 ayat 2 UU no 40 tahun 1999, pers tersebut dapat didenda sebesar 500 juta rupiah.

5. Hak menuntut pers secara Hukum Perdata
Yaitu berupa somasi hingga penuntutan membayar ganti rugi, apabila pemberitaan pers benar-benar dirasakan merugikan sumber berita, karena kesalahan atau ketidakprofesionalan mereka  dalam memberitakan.

Sedangkan konsumen pers adalah semua orang atau masyarakat yang menggunakan jasa pers untuk pemenuhan kebutuhan komunikasinya. Mereka ini bisa berupa masyarakat umum, atau siapapun, yang penting dia merupakan orang yang biasa menggunakan  pers. Karena itu sumber berita-pun sebenarnya juga termasuk konsumen pers.

 

Pasal  Yang Biasa Dipakai Menutut Pers

1. Fitnah
Pasal 310 ayat 1 berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, dengan maksud yang jelas agar diketahui orang banyak, diancam dengan pencemaran nama baik dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda.. . ”

Pada ayat 2 ditambahkan: “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau foto yang disiarkan, dipertunjukkan atau diumumkan kepada umum, diancam dengan pidana pencemaran nama baik secara tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan…

Pencemaran nama baik merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi. Delik ini terkait dengan pihak lain yang merasa tersinggung oleh media massa, sehingga delik aduan. Biasanya media yang dijerat pidana pencemaran nama baik juga dituntut secara perdata untuk membayar kerugian materiil dan mental dengan nilai tertentu.

2. Penyebaran berita palsu
UU no. 1 Tahun 1946, mengatur bahwa barang siapa menyiarkan suatu berita atau pemberitahuan yang dapat menimbulkan keresahan bagi umum, padahal ia mengira bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah dusta, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun. Berikut adalah kata can, yang artinya pelanggaran ini dapat diterapkan tanpa membuktikan adanya masalah yang nyata.

Pelanggaran asas praduga tak bersalah, dan tidak melayani hak jawab
Pasal 18 ayat 2 UU No. 40 Tahun 1999, perusahaan pers yang melanggar Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 (kewajiban melayani hak jawab) dikenakan denda setinggi-tingginya 500 juta rupiah.

3. Pers melanggar hukum
Pers diyakini melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Sumber Rangkuman Terlengkap : SeputarIlmu.Com