Model dan Jenis Evaluasi Kebijakan

Model dan Jenis Evaluasi Kebijakan

Model dan Jenis Evaluasi Kebijakan

Dalam hal ini, William Dunn (House, 1978: 45) mengajukan beberapa model penilaian kebijakan publik, yang terdiri dari:

1. Model musuh
Para juri dibagi menjadi dua kelompok; tugas pertama adalah mempresentasikan hasil evaluasi program yang positif, hasil dampak kebijakan yang efektif dan sehat; tim kedua berperan dalam menemukan program yang negatif, tidak efektif, gagal dan salah. evaluasi. Kedua kelompok ini harus memastikan netralitas dan objektivitas proses evaluasi. Hasilnya kemudian dinilai sebagai hasil evaluasi. Menurut model evaluasi ini, tidak ada efisiensi dari data yang dikumpulkan.

2. Model transaksi
Model ini memperhatikan penggunaan metode studi kasus, bersifat naturalistik dan terdiri dari dua jenis, yaitu: Responsive Evaluation I, yang dilakukan melalui kegiatan informal yang berulang-ulang sehingga program yang direncanakan dapat digambarkan secara akurat; dan evaluasi iluminatif bertujuan untuk mengkaji program-program inovatif untuk menggambarkan dan menginterpretasikan pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Evaluasi model ini akan berusaha mengidentifikasi dan mendokumentasikan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam program.

3. Model gratis yang bagus
Model evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui dampak aktual dari suatu kebijakan dan bukan sekedar menentukan dampak yang diharapkan sesuai dengan spesifikasi program. Untuk menentukan dampak yang sebenarnya, evaluator tidak harus berurusan secara intensif dengan tujuan program yang direncanakan. Sehingga resensi (peneliti) dapat menilai secara bebas dan objektivitas menang.

 

Jenis – Jenis Evaluasi Kebijakan

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi menurut poin evaluasinya menjadi tiga kategori, yaitu sebelum implementasi, saat implementasi dan setelah implementasi. Secara khusus, Dunn (2003: 612-613) mengembangkan tiga pendekatan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan, yaitu tujuan utama, asumsi dan bentuk.

Sebagai perbandingan, James P. Lester dan Joseph Steward, Jr. (2000) peringkat implementasi kebijakan sebagai:
1. Evaluasi proses, yaitu evaluasi terhadap proses pelaksanaan;
2. Penilaian dampak, yaitu penilaian terhadap hasil dan/atau dampak pelaksanaan kebijakan;
3. Penilaian kebijakan, yaitu apakah hasil yang diperoleh mencerminkan tujuan yang diinginkan, dan
4. Evaluasi Meta-evaluasi berkenaan dengan evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan tertentu.

 

Evalusi Menurut Taktiknya

Ada juga evaluasi evaluasi menurut teknik evaluasinya, yaitu:
1. Penilaian komparatif, yaitu perbandingan pelaksanaan tindakan (proses dan hasil) dengan pelaksanaan tindakan yang sama atau berbeda di tempat yang sama atau berbeda.
2. Evaluasi historis, yaitu pelaksanaan evaluasi kebijakan berdasarkan ruang lingkup historis asal usul kebijakan tersebut.
Evaluasi laboratorium atau eksperimen, yaitu evaluasi, tetapi dengan bantuan eksperimen bertempat di suatu jenis laboratorium.
4. Evaluasi Ad-Hock, yaitu evaluasi yang dilakukan secara tiba-tiba dalam waktu singkat untuk mendapatkan gambaran saat itu (snapshot).

James Anderson membagi penilaian (implementasi) kebijakan publik menjadi tiga jenis, yaitu:
1. Evaluasi ketertiban umum, dipahami sebagai kegiatan fungsional.
2. Evaluasi yang menitikberatkan pada operasionalisasi kebijakan.
3. Pengkajian kebijakan sistematis yang mengkaji program-program kebijakan yang secara objektif ditujukan untuk mengukur dampaknya terhadap masyarakat dan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai (dikutip Winarno, 2002, 168).

Sedangkan Bingham dan Felbinger (dalam Lester & Steward, 2000) membagi evaluasi kebijakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:
1. Process assessment, yang berfokus pada bagaimana proses implementasi suatu kebijakan bekerja.
2. Impact assessment, yang menitikberatkan pada akhir dari suatu kebijakan.
3. Evaluasi kebijakan, yaitu mengevaluasi hasil kebijakan terhadap tujuan yang tergambar dalam kebijakan pada saat perumusannya.
4. Meta-evaluasi, yaitu evaluasi terhadap hasil atau temuan evaluasi yang berbeda dari berbagai kebijakan terkait.

Howlet dan Ramesh (1995) dalam William Dunn ada tiga jenis evaluasi kebijakan, yaitu:
1. Evaluasi Administratif
Yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif – anggaran, efisiensi, biaya – dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaann dengan:

  • Effort evaluation, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan.
  • Performance evaluation, yang menilai keluaran (output) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan.
  • Adequacy of performance evaluation atau effectiveness evaluation, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan.
  • Efficiency Evaluation, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut.
  • Process Evaluation, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program.

2. Evaluasi Judisial
yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.

3. Evaluasi Politik
yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstitusi politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan. Sumber Rangkuman Terlengkap : SarjanaEkonomi.Co.Id